Solidaritas Jurnalis Bali

Berada di peristiwa yang penting atau bersejarah dan membuat catatan dalam bentuk kata atau visual menurut saya adalah hal yang keren. Catatan penting di hari ini dan menjadi lebih berharga di kemudian hari karena kita berada di dalam cerita itu.

Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999: Tentang Pers
Pasal 4:

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Namun pada Senin, 6 Juli 2015 telah terjadi pemukulan sejumlah fotografer oleh preman pendukung tersangka korupsi Bupati empat Lawang Budi Antoni AI Jufri di gedung Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Sehubungan dengan hal tersebut maka Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar dan Solidaritas Jurnalis Bali (SJB) menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

Peristiwa tersebut sebagai penodaan terhadap kebebasan pers dimana Jurnalis memiliki hak untuk meliput peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kepentingan publik berdasarkan jaminan UU.
Mengutuk adanya pemukulan tersebut dan mendesak pelakunya untuk diproses secara hukum.
Mendesak aparat untuk melakukan upaya yang lebih serius untuk menjamin keamanan jurnalis dan khususnya fotografer dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dari ancaman premanisme.

Demikian pernyataan ini disampaikan di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajra Sandhi.

Selasa, 7 Juli 2015

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar

Solidaritas Jurnalis Bali (SJB)